Metro, Jakarta - Kawasan kolong tol Pluit-Tomang yang berada di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi sorotan setelah di sana berdiri bedeng-bedeng yang menjadi tempat prostitusi.

Camat Penjaringan Muhammad Andri mengatakan sejak April 2016 telah dilakukan empat kali penertiban kolong tol kalijodo. Namun mereka selalu kembali dan tak mau direlokasi ke  Rumah Susun Sewa di Marunda, Jakarta Utara.

"Keinginannya mendirikan  cafe di kawasan tersebut yang menjual minuman keras dan prostitusi," ujar Andri saat ditemui di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 5 Mei 2017.

Baca: Pelacuran Marak Lagi di Kalijodo, Sandi: Mereka Tak Boleh Kembali 

Menurut Andri, pemerintah akan kembali menggusur kawasan itu. Menurut dia, sudah ada rapat antara kecamatan dan kelurahan terkait penertiban tersebut. "Hasil rapat belum bisa kami publikasi terlebih dahulu," ujarnya.

Terkait pencegahan munculnya permukiman liar, menurut Andri, pemerintah tidak bisa melakukannya secara sendirian. Kolong tol di Kalijodo itu merupakan lahan milik PT. Jasa Marga. Pengawasan maksimal juga harus bisa dilakukan pemilik lahan. "Kami tidak bisa terus-menerus menertibkan jika muncul lagi bangunan liar," ujarnya.

Menurut Andri, jika terjadi keributan yang dilakukan oleh warga saat penertiban terjadi itu sudah wewenang kepolisian. Aturannya sudah ada dan jelas. "Begitu bikin rusuh, polisi tinggal tangkap," katanya.

Lurah Pejagalan Yoga Fernandez membenarkan kawasan kolong tol Kalijodo sudah mulai banyak berdiri bedeng-bedeng. Pemerintah kelurahan sudah memberikan surat imbauan. Kami lakukan langkah persuasif terlebih dahulu untuk membongkar sendiri. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP jika langkah penertiban harus dilakukan," kata Yoga.

Baca: Prostitusi Kalijodo Marak Lagi, Warga: Jangan Cuma Salahkan Kami

Menurut Yoga, Pemerintah Kelurahan Pejagalan tidak pernah memberikan izin untuk mendirikan bedeng. Baik itu secara lisan apalagi tertulis. Malah warga dikirimkan surat himbauan untuk melakukan pembongkaran. "Kan itu lahan Jasa Marga, masa pemerintah yang kasih izin," katanya.

Sebelumnya tokoh kawasan Kalijodo, Abdul Kadir mengatakan mereka tidak akan pindah meski digusur. Mereka sudah siap dengan risiko yang ditanggung.
"Kami malah akan pindah ke RPTRA jika digusur dari kolong tol," katanya.

IRSYAN HASYIM|JULI