Nasional, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah menunda rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain. Menurut dia Presiden Joko Widodo sebaiknya menyelesaikan dulu janji-janji kampanyenya.

"Infrastruktur pembangunan tol di Jawa dan Sumatera belum selesai. Belum lagi power plan listrik, sarana irigasi pertanian, dan banyak lainnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Akan Libatkan Swasta

Selain itu, dalam dua tahun ke depan Indonesia akan menghadapi banyak agenda nasional seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2019. Terlebih rencana pemindahan ini akan menguras anggaran yang tidak sedikit. "Apalagi APBN kita terbatas, jadi saya kira fokus itu dulu lah. Bahwa cita-cita pemindahan ibu kota kapan-kapan boleh," ujarnya.

"Pindah kecamatan saja perlu anggaran, bangun kantor camatnya, kelurahannya, dan lain-lain. Apalagi memindahkan ibu kota," Zulkifli menambahkan.

Namun Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menilai rencana Palangkaraya Jadi Ibu Kota, Kalimantan Tengah Diminta Bahas PLTN

Wacana pemindahan ibu kota mencuat lagi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.

Menurut Bambang, rencana kajian pemindahan ibu kota ini dan pendanaannya diperkirakan rampung tahun ini. Sehingga 2018 dan 2019 sudah dimulai kegiatan pemindahan ibu kota. Pada April lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Bambang Brodjonegoro mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Sukarno

AHMAD FAIZ