Inforial - Indonesia resmi memiliki Pelayanan Pemanduan dan Penundaan kapal-kapal asing dan domestik di Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura yang dioperasikan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, didampingi Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/4).

Dalam sambutannya, Budi mengatakan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadikan Indonesia negara pertama yang siap dalam pemanduan di kedua selat ini. “Kesiapan pemanduan ini, selain untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, untuk menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia,” ujarnya.

Peresmian pelayanan pemanduan luar biasa tersebut akan memberi jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar di wilayah sibuk ini. Hal itu penting untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.

Budi mengharapkan, Pelindo I sebagai operator dapat bekerja sama dengan salah satu perusahaan internasional yang memiliki pengalaman untuk meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia di bidang maritim. Selain untuk mendukung usaha pemanduan, kerja sama dengan perusahaan internasional ini penting untuk mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional yang akan dibuka pertengahan tahun ini. “Pemanduan ini merupakan satu langkah yang sinergis dengan pengembangan Kuala Tanjung,” katanya.

Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu kawasan penting jalur laut di Asia Tenggara. Dengan panjang 550 mil laut, jalur laut yang tergolong sempit ini banyak dilalui kapal besar dari berbagai negara.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan setidaknya ada 80 ribu kapal, baik kapal kargo maupun kapal tanker, setiap tahun yang melewati selat ini. Padatnya jalur pelayaran ini membuat Selat Malaka rawan kecelakaan. “Kondisi ini menjadikan pemanduan di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura sangat penting, terutama dalam menjamin keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar,” katanya.

Selat Malaka-Singapura termasuk dalam perairan Pandu Luar Biasa (voluntary pilotage services), yaitu wilayah perairan yang karena kondisinya tidak diwajibkan pemanduan, tapi jika nakhoda membutuhkan, dapat memintanya kepada penyelenggara. Pada 25 November 2016, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyerahkan penyelenggaraan pemanduan di kedua selat ini kepada Pelindo I.

Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan pemanduan di Selat Malaka-Singapura berbeda dengan perairan lain di Indonesia. Sebab, selat ini di bawah kepentingan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi penyelenggaraan pemanduannya pun harus mendapatkan persetujuan dari tiga negara tersebut.

Itu adalah sebuah perjuangan diplomasi yang begitu panjang bagi pemerintah melalui pembahasan antarnegara pantai (The Littoral States) dalam forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) yang berlangsung setiap tahun. Dalam forum TTEG ke-41 di Yogyakarta, yang berlanjut dengan Intersessional Meeting of The Working Group of Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore di Bandung pada Januari 2017, pemerintah menyampaikan kesanggupannya melaksanakan pemanduan pada tahun ini.

Bambang mengatakan pemanduan kapal di selat ini begitu penting bagi Indonesia, bukan semata-mata karena aspek ekonomi, melainkan juga kedaulatan negara, terutama dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Pemanduan ini membuat kita memiliki akses ke semua kapal niaga besar yang melalui Selat Malaka,” katanya.

Dari aspek ekonomi, Pelindo I menargetkan jasa pelayanan pemanduan ini menghasilkan devisa sampai dengan Rp 1 triliun per tahun. Itu dihitung dari jumlah kapal niaga besar sebanyak 220 setiap harinya yang melewati selat ini. Dari jumlah itu, ada 70 yang direkomendasikan dipandu, yaitu very large crude carrier (VLCC) dan ultra large crude carrier (ULCC) atau kapal dengan bobot di atas 100 ribu DWT. Pelindo I menargetkan dapat melayani 10 kapal setiap harinya.

Sebagai pelaksana pemanduan, Pelindo I mengaku siap mengemban penugasan negara ini. Untuk itu, BUMN yang mengelola pelabuhan umum di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, ini telah menyiapkan seluruh sumber daya yang disyaratkan dalam Guidelines to Implement The VPS in SOMS, seperti tenaga pandu, kapal pandu dan stasiun pandu, stasiun VTS, serta peralatan bantu pelayanan pemanduan di Selat Malaka-Selat Singapura. “Walaupun Selat Malaka lebar, yang biasa dilalui tidak selebar itu. Jalur pelayarannya sebenarnya sempit dan ada beberapa bagian yang dangkal, lebih-kurang 25 mLws, sehingga membutuhkan jasa pemanduan profesional yang didukung peralatan lengkap,” kata Bambang seusai peresmian.(*)